Pajak

Kemenkeu mengesahkan PMK 168 Tahun 2023

PMK 168 Tahun 2023: Penjelasan Pelaksanaan Potongan PPh 21

Pendapatan Pajak (PPh) memiliki peran krusial sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, mendukung kebutuhan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi terkait PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bulan Desember lalu, Pemerintah telah mengesahkan PMK 168 Tahun 2023 sebagai panduan pelaksanaan pemotongan PPh […]

PMK 168 Tahun 2023: Penjelasan Pelaksanaan Potongan PPh 21 Read More »

Ilustrasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Pajak berperan penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, dengan fokus utama pada penghimpunan dana dari masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam implementasinya, potensi ketidakwajaran dalam transaksi wajib pajak dapat muncul. Faktor yang dapat menyebabkan ketidakwajaran ini melibatkan, antara lain, hubungan istimewa di antara wajib pajak. Keterkaitan tersebut merujuk pada relasi antara dua atau lebih

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Read More »

PMK Terbaru: Gedung Kemenkeu

PMK Terbaru: Perincian Penerapan PKKU dalam Transaksi Afiliasi

29 Desember 2023 lalu, Kementerian Keuangan telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang berkaitan dengan Penerapan PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Dalam pengesahan PMK Nomor 172 Tahun 2023, ada tiga peraturan sebelumnya yang tidak berlaku lagi

PMK Terbaru: Perincian Penerapan PKKU dalam Transaksi Afiliasi Read More »

Ilustrasi objek PPh

Objek PPh: Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayar atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Objek PPh mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, honorarium, dividen, bunga, sewa, royalti, dan lain sebagainya. Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai objek pajak penghasilan agar semua warga negara dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,

Objek PPh: Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Read More »

Ilustrasi bukan objek PPH

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh

Dalam konteks perpajakan, terdapat beberapa bentuk pengecualian yang membuat suatu hal menganggap bukan objek pajak PPh. Pengecualian ini bergantung pada jenis pajak yang sedang terbahas. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan, beberapa bentuk pengecualian yang umum adalah hibah, warisan, dan hadiah. Sedangkan dalam pajak pertambahan nilai (PPN), beberapa pengecualian meliputi barang-barang tertentu seperti bahan pangan, obat-obatan,

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Read More »

PPh 21 Terbaru: perhitungan pph 21

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023

Pemerintah telah menerapkan ketentuan baru mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Perubahan ini resmi berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang harus disetor oleh wajib pajak individu di dalam negeri, terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023 Read More »

PKKU: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PKKU: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dalam era globalisasi bisnis, perusahaan multinasional sering memiliki entitas terkait di berbagai negara. Salah satu aspek yang krusial dalam konteks ini adalah penetapan harga transfer atau transfer pricing, yang mengacu pada penentuan harga barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antara entitas terkait dalam perusahaan multinasional. Penerapan PKKU dalam transfer pricing memiliki peran yang sangat penting

PKKU: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Read More »

Core Tax Administration System

Core Tax Administration System: Pengertian dan Manfaatnya

CTAS merupakan dasar yang sangat penting dalam operasi dan pengelolaan sistem perpajakan di suatu negara. Sebagai sistem yang komprehensif, CTAS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung otoritas pajak atau lembaga perpajakan untuk mengelola, memantau, dan mengawasi proses perpajakan dengan efisien. Dalam menghadapi sistem perpajakan yang semakin kompleks dan peningkatan volume serta keragaman data yang

Core Tax Administration System: Pengertian dan Manfaatnya Read More »

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP

Proses reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berlangsung. DJP telah melaksanakan berbagai agenda reformasi perpajakan, termasuk reformasi organisasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi perpajakan. PSIAP merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya reformasi perpajakan tersebut. Reformasi perpajakan memiliki peran yang sangat vital karena bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengertian PSIAP Melansir dari

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP Read More »

Self Assessment

Self Assessment dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Penerapan konsep self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia menegaskan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab utama dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai regulasi yang berlaku tanpa campur tangan langsung dari pihak otoritas pajak. Self-assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara independen. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa perhitungan dan pelaporan

Self Assessment dalam Sistem Perpajakan Indonesia Read More »

Scroll to Top