PMK 44 Tahun 2026 menjadi salah satu regulasi perpajakan yang paling banyak diperbincangkan karena mengubah ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak. Peraturan Menteri Keuangan ini tidak hanya mempertegas siapa saja yang dapat menjadi kuasa, tetapi juga menetapkan standar kompetensi yang lebih ketat bagi pihak yang mewakili Wajib Pajak di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi perusahaan, […]