Perizinan Konsultan Pajak Memasuki Era Baru: PMK 55/2026 Perketat Kompetensi dan Pengawasan
Pemerintah resmi memperbarui tata kelola profesi konsultan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Regulasi tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku pada 24 Agustus 2026, sekaligus mencabut PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022.
Perubahan ini menjadi penting bagi calon konsultan pajak, konsultan pajak yang telah berpraktik, serta Kantor Konsultan Pajak (KKP). Pemerintah tidak hanya memperbarui persyaratan administratif, tetapi juga memperkuat aspek kompetensi, profesionalisme, integritas, pengendalian mutu, serta pengawasan profesi. Dalam konsiderans PMK 55/2026, konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak ditempatkan sebagai bagian dari tax intermediaries yang mempunyai peranan penting dalam sistem perpajakan nasional.
Konsultan Pajak Wajib Memiliki Izin
PMK 55/2026 menegaskan bahwa setiap orang yang berprofesi sebagai konsultan pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak. Izin tersebut tetap dibedakan menjadi tiga klasifikasi, yaitu Tingkat A, Tingkat B, dan Tingkat C, dengan ruang lingkup pemberian jasa yang berbeda.
Izin Tingkat A pada prinsipnya digunakan untuk memberikan jasa perpajakan kepada orang pribadi dengan batasan tertentu. Izin Tingkat B memperluas ruang lingkup kepada orang pribadi dan badan, tetapi masih mengecualikan antara lain badan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, serta subjek tertentu yang terkait dengan negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sementara itu, Izin Tingkat C memungkinkan konsultan memberikan jasa perpajakan kepada seluruh orang pribadi dan badan.
Syarat Menjadi Konsultan Pajak Semakin Komprehensif
Salah satu perubahan yang mendapat perhatian adalah diperkuatnya persyaratan untuk memperoleh izin. Berdasarkan Pasal 5 PMK 55/2026, permohonan izin dilakukan secara elektronik kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal yang berwenang.
Calon konsultan pajak antara lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• merupakan Warga Negara Indonesia;
• mempunyai kompetensi di bidang perpajakan;
• telah lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak;
• berpendidikan paling rendah Sarjana/Strata 1 atau setara;
• memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan sesuai klasifikasi izin yang dimohonkan;
• memiliki NPWP;
• tidak menjadi pegawai, karyawan, atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun BUMN/BUMD; serta
• memenuhi sejumlah persyaratan integritas dan independensi lainnya
• Untuk permohonan tertentu, pengalaman kerja juga menjadi faktor penting. PMK 55/2026 mensyaratkan pengalaman minimal 1 tahun yang dihitung secara akumulasi dalam 3 tahun terakhir untuk permohonan izin Tingkat B dan minimal 2 tahun dalam 3 tahun terakhir untuk permohonan izin Tingkat C, sesuai bentuk pengalaman yang dipersyaratkan regulasi.
Ada Uji Kompetensi dan Ujian Profesi
Ketentuan baru ini juga mempertegas pemisahan antara uji kompetensi dan ujian profesi.
Surat Keterangan Kompetensi diperoleh setelah seseorang mengikuti dan dinyatakan lulus uji kompetensi di bidang perpajakan. Sementara itu, salah satu syarat permohonan Izin Konsultan Pajak adalah telah lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
Dengan demikian, struktur baru perizinan tidak hanya menilai pengetahuan teknis perpajakan, tetapi juga menempatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai bagian yang lebih tegas dalam proses memasuki profesi konsultan pajak.
Surat Keterangan Kompetensi Tingkat A, B, maupun C memiliki masa berlaku 3 tahun sejak diterbitkan. Perpanjangannya dilakukan dengan mengikuti ujian penyegaran dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku.
Kantor Konsultan Pajak Juga Harus Memiliki Izin
Perubahan penting lainnya adalah pengaturan yang lebih rinci terhadap Kantor Konsultan Pajak (KKP).
Untuk memperoleh izin KKP, konsultan pajak harus mengajukan permohonan secara elektronik. Persyaratannya antara lain pemimpin kantor harus merupakan Konsultan Pajak, memiliki dokumen pendirian, NPWP kantor, bukti domisili, serta rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Konsultan Pajak.
Ketentuan mengenai sistem pengendalian mutu menunjukkan bahwa tata kelola profesi kini tidak hanya diarahkan kepada individu konsultan, tetapi juga kepada organisasi atau badan usaha tempat jasa konsultasi pajak diberikan kepada masyarakat.
KKP juga wajib melaporkan perubahan tertentu, seperti perubahan alamat kantor, susunan rekan atau pengurus, maupun perubahan sistem pengendalian mutu. Untuk beberapa perubahan tersebut, laporan wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak terjadinya perubahan.
Konsultan Wajib Menjadi Anggota Asosiasi dan Menjaga Kompetensi
Setelah memperoleh izin, konsultan pajak juga memiliki kewajiban profesional yang harus terus dipenuhi. Salah satunya adalah menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak paling lambat 30 hari kerja setelah Izin Konsultan Pajak diperoleh.
Selain itu, konsultan diwajibkan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan atau PPL sesuai dengan klasifikasi izin masing-masing. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kepemilikan izin bukan merupakan akhir dari proses profesionalisasi. Kompetensi konsultan harus terus dipelihara selama menjalankan praktik.
Masa Transisi hingga Akhir 2026
PMK 55/2026 juga memberikan pengaturan transisi. Sertifikat Konsultan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya pada kondisi tertentu tetap dapat diperlakukan sebagai Surat Keterangan Kompetensi untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan. Setelah Asosiasi Konsultan Pajak mulai menyelenggarakan ujian profesi, pemegang sertifikat yang hendak mengajukan izin harus mengikuti ujian profesi sesuai aturan baru.
Regulasi juga menentukan bahwa penyelenggaraan ujian profesi Konsultan Pajak oleh Asosiasi Konsultan Pajak harus dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026.
Era Baru Profesionalisme Konsultan Pajak
Berlakunya PMK 55/2026 menandai perubahan yang cukup besar dalam tata kelola profesi konsultan pajak di Indonesia. Perizinan kini tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan dokumen administratif, tetapi semakin erat dengan kompetensi, pengalaman, integritas, independensi, pengembangan profesional berkelanjutan, serta sistem pengendalian mutu kantor.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, perubahan tersebut juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa konsultan pajak yang digunakan memiliki izin dan kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang diberikan.
Sementara bagi calon maupun praktisi konsultan pajak, regulasi baru ini menjadi momentum untuk mulai melakukan evaluasi terhadap status izin, klasifikasi kompetensi, pengalaman kerja, keanggotaan asosiasi, pemenuhan PPL, hingga kesiapan sistem pengendalian mutu kantor.
Dengan pengawasan yang semakin terstruktur, profesi konsultan pajak diharapkan dapat berkembang semakin profesional sekaligus memberikan kepastian dan kualitas layanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.
Dasar hukum utama: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, ditetapkan 22 Juli 2026 dan berlaku sejak 24 Agustus 2026.
Tax Consultant Licensing Enters a New Era: PMK 55/2026 Tightens Competency and Supervision
The government has officially updated the governance of the tax consultant profession through Minister of Finance Regulation (PMK) Number 55 of 2026 concerning Tax Consultants and Other Parties Acting as Taxpayer Proxies. This regulation has been promulgated and will come into force on August 24 2026, while simultaneously revoking PMK Number 111/PMK.03/2014 as amended by PMK Number 175/PMK.01/2022.
This change is important for prospective tax consultants, practicing tax consultants, and Tax Consultant Offices (KKP). The government not only updates administrative requirements, but also strengthens aspects of competence, professionalism, integrity, quality control and professional supervision. In the considerations of PMK 55/2026, tax consultants and other parties who act as taxpayers' proxies are placed as part of tax intermediaries who have an important role in the national taxation system.
Tax Consultants Must Have a License
PMK 55/2026 emphasizes that every person who works as a tax consultant is required to have a Tax Consultant License. These permits are still divided into three classifications, namely Level A, Level B and Level C, with different scopes of service provision.
Level A permits are principally used to provide tax services to individuals with certain limitations. Level B permits expand the scope to individuals and entities, but still exclude, among others, foreign investment entities, permanent business forms, as well as certain subjects related to partner countries of the Avoidance of Double Taxation Agreement. Meanwhile, Level C permits allow consultants to provide tax services to all individuals and entities.
Requirements to Become a Tax Consultant are Increasingly Comprehensive
One change that has received attention is the strengthening of the requirements for obtaining permits. Based on Article 5 PMK 55/2026, permit applications are made electronically to the Minister of Finance through the authorized Director General.
Prospective tax consultants must, among other things, fulfill the following conditions:
• is an Indonesian citizen;
• have competence in the field of taxation;
• have passed the Tax Consultant professional examination held by the Tax Consultant Association;
• have at least a Bachelor's degree/Strata 1 or equivalent;
• have work experience in the taxation sector according to the classification of the permit applied for;
• have a NPWP;
• not be an officer, worker or official in a government institution, state institution, certain institution established based on statutory regulations, or BUMN/BUMD; as well
• meet a number of other integrity and independence requirements
• For certain applications, work experience is also an important factor. PMK 55/2026 requires a minimum of 1 year of experience calculated accumulated in the last 3 years for a Level B permit application and a minimum of 2 years in the last 3 years for a Level C permit application, in accordance with the form of experience required by regulations.
There are Competency Tests and Professional Exams
This new provision also emphasizes the separation between competency tests and professional exams.
A Certificate of Competency is obtained after a person takes and is declared to have passed a competency test in the field of taxation. Meanwhile, one of the requirements for applying for a Tax Consultant License is to have passed the Tax Consultant professional exam held by the Tax Consultant Association.
Thus, the new licensing structure not only assesses technical tax knowledge, but also places competency and professionalism as a more explicit part of the process of entering the tax consultant profession.
Certificates of Competency Levels A, B, or C have a validity period of 3 years from issuance. The extension is carried out by taking a refresher exam and being declared passed in accordance with applicable regulations.
Tax Consultant Firms Must Also Have a License
Another important change is more detailed regulation of the Tax Consultant Office (KKP).
To obtain a KKP permit, tax consultants must submit an application electronically. The requirements include that the office leader must be a Tax Consultant, have establishment documents, office NPWP, proof of residency, as well as a design for the quality control system of the Tax Consultant Office.
Provisions regarding quality control systems show that professional governance is now not only directed at individual consultants, but also at organizations or business entities where tax consulting services are provided to the public.
The KKP is also required to report certain changes, such as changes to the office address, composition of colleagues or management, or changes to the quality control system. For some of these changes, reports must be made no later than 30 days after the change occurs.
Consultants are required to become members of the association and maintain competence
After obtaining a license, tax consultants also have professional obligations that must continue to be fulfilled. One of them is to become a member of the Tax Consultant Association no later than 30 working days after obtaining the Tax Consultant License.
In addition, consultants are required to take Continuing Professional Education or PPL according to their respective permit classification. This provision shows that possession of a permit is not the end of the professionalization process. Consultant competency must continue to be maintained during practice.
Transition Period until the end of 2026
PMK 55/2026 also provides transition arrangements. Tax Consultant Certificates that have been issued based on previous regulations under certain conditions can still be treated as Competency Certificates for the period as regulated in the transition provisions. After the Tax Consultants Association starts holding professional examinations, certificate holders who wish to apply for permits must take professional examinations according to the new regulations.
The regulations also determine that the Tax Consultant professional examination by the Tax Consultant Association must be carried out no later than 31 December 2026.
New Era of Tax Consultant Professionalism
The enactment of PMK 55/2026 marks a significant change in the governance of the tax consultant profession in Indonesia. Licensing is now not solely related to the fulfillment of administrative documents, but is increasingly closely related to competence, experience, integrity, independence, continuous professional development, and office quality control systems.
For the public and business actors, these changes also emphasize the importance of ensuring that the tax consultants used have permits and competencies that are appropriate to the scope of work provided.
Meanwhile, for tax consultant candidates and practitioners, this new regulation is a momentum to start evaluating permit status, competency classification, work experience, association membership, PPL fulfillment, and the readiness of the office quality control system.
With increasingly structured supervision, it is hoped that the tax consultant profession can develop more professionally while providing certainty and better quality of service to taxpayers.
Main legal basis: Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 55 of 2026 concerning Tax Consultants and Other Parties Acting as Proxy for Taxpayers, stipulated on 22 July 2026 and effective from 24 August 2026.
